Home / Artikel / Hina Istri Anjasmara di Instagram, Seorang Netizen Terancam Pidana ITE

Hina Istri Anjasmara di Instagram, Seorang Netizen Terancam Pidana ITE

hukum1926.idBodyshaming, atau penghinaan terhadap keadaan fisik manusia kerap terjadi. Terlebih di era media sosial seperti saat ini. Media tempat masyarakat saling berinteraksi di dunia maya.

Trend seseorang mengunggah foto dirinya (selfy) di medsos kerap mengundang orang lain berkomentar. Tidak jarang komentar tersebut sifatnya negatif, yang mengejek keadaan fisik anggota tubuh. Suatu hal yang tidak boleh dilakukan, karena bagaimanapun keadaan tubuh manusia, itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak sepantasnya ciptaan Tuhan dihina oleh mahluknya.

Baru-baru ini, Anjasmara, seorang artis senior, menggertak seorang netizen akan dilaporkan ke polisi karena dianggap telah menghina istrinya di akun instagram. Menurut Anjasmara, tidak sepantasnya keadaan hidung istrinya dihina. Lewat akun instagramnya, dia mengatakan akan melaporkan ke polisi jika orang yang menghina tersebut tidak menyampaikan permohonan maaf baik di medsos maupun di koran Kompas.

Berikut komentar seorang netizen yang telah menyulut kemarahan Anjasmara yang menurutnya telah menghina istrinya dan merugikan keluarganya:

“Itu hidungnya jelek banget…melar banget…jempol kaki juga bisa masuk…waduh..operasi lha..katanya artis..masa duit buat perbaiki hidung nggak ada..waduh”.

Penghinaan seorang netizen terhadap istri Anjasmara tersebut dapat dikenakan pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana Pasal 45 ayat (3): “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah).

Lantas apakah komentar bernada menghina terhadap istri Anjasmara tersebut dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana Pasal pidana di atas?

Untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, tentunya harus melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Selain itu, perkara ini harus dilaporkan oleh istri Anjasmara sebagai pihak yang dirugikan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang ITE bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan delik aduan.

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana, sebagaimana ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan Putusan MK, maka penyidik minimal harus memiliki dua alat bukti. Dalam kasus istri Anjasmara ini, dua alat bukti yang dapat digunakan adalah dokumen elektronik berupa postingan istrinya dan komentar yang sifatnya menghina tersebut, serta keterangan saksi-saksi, baik yang merasa dirugikan dan saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, penyidik umumnya akan menggunakan alat bukti yang ketiga yakni keterangan ahli, biasanya ahli bahasa, untuk dapat menilai apakah komentar netizen tersebut termasuk perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Bukti-bukti ini yang harus dikumpulkan terlebih dahulu oleh penyidik sehingga akhirnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan.

Meski demikian secara orang awam hukum, komentar yang sifatnya mengejek hidung istri Anjasmara tersebut, termasuk tindakan penghinaan. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, masyarakat dituntut lebih menghargai hak-hak orang lain dalam menggunakan media sosial, agar tidak tersangkut permasalahan pidana.

*Masyhuri Abdullah, Advokat dan Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 2