Home / Berita / Begini Pertimbangan MA Tolak Permohonan Uji Pendapat DPRD Bandar Lampung

Begini Pertimbangan MA Tolak Permohonan Uji Pendapat DPRD Bandar Lampung

hukum1926.id – Mahkamah Agung (MA) RI dalam putusannya menolak permohonan uji pendapat yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Perkara ini diputus MA pada tanggal 8 November 2018. Majelis Hakim yang memutus perkara dengan register Nomor: 2 P.KHS/2018 ini yakni Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., yang juga Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Ketua Majelis, serta Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai Anggota Majelis.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak permohonan uji pendapat dari Pemohon DPRD Kota Bandar Lampung. MA juga Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 26/DPRD-BL/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pendapat DPRD Kota Bandar Lampung Terkait Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan oleh Saudara M. Yusuf Kohar sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung, tidak berdasar hukum.

Perkara ini diajukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung melawan Wakil Walikota Bandar Lampung, M. Yusuf Kohar. Permohonan uji pendapat ini merupakan tahapan penting untuk bisa memberhentikan M. Yusuf Kohar dari jabatannya selaku Wakil Walikota Bandar Lampung.

Permohonan uji pendapat ini didasarkan atas Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor:26/DPRD-BL/2018 tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pendapat DPRD Kota Bandar Lampung terkait Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh M. Yususf Kohar selaku Wakil Walikota Bandar Lampung. Keputusan ini didasarkan atas laporan panitia hak angket DPRD Bandar Lampung.

Pertimbangan MA dalam putusannya yang menolak permohonan uji pendapat dari DPRD Kota Bandar Lampung yakni:

a. Pada tanggal 6 Agustus 2018 telah dilakukan rapat Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung untuk Pandangan Umum atas usul Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Walikota Bandar Lampung. Fraksi-fraksi di DPRD menyetujui dilaksanakan Hak Angket, akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti adanya laporan dari Pengusul Hak Angket, sehingga juga tidak dapat diketahui secara pasti bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan kapasitas M. Yusuf Kohar ketika melakukan pelanggaran tersebut, apakah sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung ataukah sebagai Plt. Walikota Bandar Lampung;

b. Menurut MA di dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam rapat panitia hak angket, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa M. Yusuf Kohar dalam menjalankan jabatan Wakil Walikota Bandar Lampung melanggar peraturan perundang-undangan atau etika.

c. Laporan Panitia Angket kepada DPRD Kota Bandar Lampung tidak menyebutkan secara eksplisit ketentuan yang dilanggar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilakukan Wakil Walikota, meskipun demikian terbit Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 25/DPRD-BL/2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Angket Dugaan Kebijakan yang Melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Wakil Walikota. Dalam bagian diktum Keputusan DPRD tersebut disebutkan bahwa M. Yusuf Kohar diduga melakukan pelanggaran etika dan Pasal 66 ayat (1) huruf a, 67 huruf b dan d, Pasal 207 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan SK Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Dalam objek permohonan uji pendapat ke MA, kedudukan M. Yusuf Kohar adalah dalam jabatan Wakil Walikota Bandar Lampung, akan tetapi pemeriksaan Panitia Hak Angket difokuskan pada kedudukan M. Yusuf Kohar sebagai Plt. Walikota Bandar Lampung.

e. MA di dalam memutuskan perkara ini berdasarkan asas hukum, subjek hukum hanya dapat dihukum setelah dinyatakan terbukti melakukan suatu kesalahan, bukan atas dasar suatu dugaan atau sangkaan. Demikian pula dalam ranah Hukum Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan dalam hal terbukti adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 67 huruf f, yaitu tidak melaksanakan program strategis nasional.

MA berpandangan karena hasil Laporan Panitia Hak Angket belum menyimpulkan M. Yusuf Kohar terbukti melakukan pelanggaran yang disangkakan kepadanya, tetapi hanya mendasarkan adanya “Dugaan Kebijakan yang Melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, maka M. Yusuf Kohar tidak dapat dijatuhi hukuman;

f. MA juga berpandangan bahwa yang menjadi pokok pangkal adanya hak angket adalah ketidakharmonisan hubungan kedinasan antara Wakil Walikota / Plt. Walikota Bandar Lampung dengan Walikota Bandar Lampung dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan mencapai klimaks pada saat M. Yusuf Kohar sebagai Plt. Walikota Bandar Lampung melakukan kebijakan pengisian beberapa jabatan kosong dengan menunjuk Plt. yang bersifat sementara sampai adanya pejabat definitif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut MA pada hakikatnya permasalahan yang terjadi hanyalah ketidakharmonisan komunikasi antara Wakil Walikota / Plt. Walikota Bandar Lampung dengan Walikota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah, mufakat, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 48 = 54