Home / Artikel / Tips Bagi TKI Yang Akan Menggugat Cerai

Tips Bagi TKI Yang Akan Menggugat Cerai

hukum1926.id – Perceraian memang sesuatu hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Namun ada kalanya perceraian merupakan jalan yang terbaik ketimbang mempertahankan rumah tangga tapi dipenuhi masalah.

Proses perceraian seperti ini juga banyak dialami para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang mencari rizki di luar negeri. Umumnya permasalahan ekonomi yang menjadi alasan perceraian bagi TKI.

Bagi anda yang sedang menjadi TKI di di luar negeri, gugatan cerai tetap dapat dilakukan meskipun tidak dapat kembali ke Indonesia untuk mengurusnya. Anda dapat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan cerai. Baik gugatan di pengadilan agama untuk yang beragama Islam, maupun di pengadilan negeri bagi non muslim.

Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam surat kuasa tersebut. Yakni harus dilegalisasi kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) atau kantor perwakilan RI di negara tempat domisili.

Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang pokoknya menyatakan bahwa: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”

Ketentuan mengenai kewajiban legalisasi surat kuasa tersebut juga diatur berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68). Dalam Permenlu tersebut dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Jika surat kuasa tersebut tidak dilegalisasi KBRI, hakim dapat menolak kehadiran advokat atau orang yang mendapatkan kuasa tersebut di persidangan. Tentunya hal ini dapat merugikan, karena kepentingan Anda tidak dapat terwakili di persidangan. Jika surat kuasa ditolak oleh majelis hakim, mau tidak mau harus diperbaiki terlebih dahulu agar surat kuasa tersebut dapat diterima, jika tidak mau tidak mau pihak yang berperkara harus hadir sendiri tanpa berwakil. Bahkan konsekuensi yang paling merugikan gugatan dapat saja dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Selain itu dokumen lain yang dibutuhkan sebagai bukti surat dalam proses persidangan antara lain surat keterangan domisili dari pejabat berwenang atau dokumen sejenis KTP di Indonesia, fotokopi visa dan paspor.

Kelengkapan bukti tersebut dapat menjadi bukti untuk tidak menghadiri proses mediasi yang wajib dihadiri para pihak langsung sebagaimana diatur dalam Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Di dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Peradilan Agama, jika salah satu pihak berada di luar negeri dan tidak dapat menghadap sendiri dalam persidangan dapat diwakilkan oleh kuasanya.

Ketentuan yang sama juga diatur di dalam Perma No.1 Tahun 2016, para pihak yang berperkara wajib menghadiri sendiri tahapan mediasi, kecuali dengan alasan yang sah. Dalam perma ini bagi pihak yang berkedudukan di luar negeri di dalam proses mediasi kehadirannya dapat diwakili oleh kuasanya.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dilengkapi, maka konsekuensi hukum lain selain surat kuasa tidak dapat dipergunakan, maka gugatan perceraian yang diajukan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim jika pihak penggugat tidak hadir langsung dalam acara mediasi di persidangan.

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

86 − = 80