Home / Berita / Terdakwa Pencemaran Nama Baik Bupati Lamtim Dituntut 6 Bulan Penjara

Terdakwa Pencemaran Nama Baik Bupati Lamtim Dituntut 6 Bulan Penjara

Sukadana, hukum1926.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, menuntut 3 orang terdakwa pencemaran nama baik Bupati Lampung Timur dengan hukuman penjara 6 bulan. Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Rabu (14/11/2018).

Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Sandi Yudha, Johan Abidin, dan Yusuf Ridho Billah, terbukti bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurut JPU ketiganya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan Bupati Lampung Timur untuk diketahui umum.

Sidang perkara pidana pencemaran nama baik Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim dengan agenda pembacaan tuntutan sebelumnya sudah 2 kali ditunda. Penundaan dilakukan karena JPU belum siap dengan tuntutannya.

Setelah pembacaan tuntutan dari JPU, majelis hakim kemudian menunda persidangan untuk agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Agenda pledoi dijadwalkan pada hari Rabu, 21 November 2018.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang perkara ini bermula dari aksi unjuk rasa yang digelar LP3RI tanggal 18 Juli 2017 di halaman kantor Bupati Lampung Timur. Dalam unjuk rasa tersebut ketiga terdakwa melakukan orasi yang menyebutkan bupati telah melakukan kebohongan mengenai statusnya yang dilaporkan masih gadis, akan tetapi memiliki seorang anak. Selain melakukan orasi, unjuk rasa tersebut disertai spanduk dan poster yang mempertanyakan asal-usul seorang anak yang disebut sebagai anak bupati.

Bupati Lampung Timur menganggap orasi-orasi dan spanduk serta poster yang dibawa dalam aksi sudah mencemarkan nama baiknya. Bupati Chusnunia Chalim lantas melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Timur. Menurut bupati, seorang anak yang disebut-sebut dalam demo tersebut adalah anak adopsi yang sah berdasarkan penetapan pengadilan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 62 = 72