Home / Berita / Satgas 115, Cerita Sukses Indonesia Berantas Pencurian Ikan

Satgas 115, Cerita Sukses Indonesia Berantas Pencurian Ikan

hukum1926.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti berencana mengembangkan kisah sukses Satgas 151 untuk memberantas bisnis kelautan ilegal. Saat serah terima Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Satgas 115 Laksdya TNI Achmad Taufiqqurahman kepada Laksda TNI Wuspo Lukito, Rabu ( 21/11/2018), Menteri Susi menceritakan kesuksesan Satgas 115.

Satgas 115 merupakan sebutan populer dari Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Secara Illegal (illegal fishing). Angka 115 diambil dari nomor Peraturan Presiden pembenentukan badan ini yakni Perpres Nomor 115 Tahun 2015.

Tugas Satgas 115 yakni mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kelautan RI. Satgas ini diketuai Menteri KKP selaku komandan satgas. Sementara kepala pelaksana hariannya adalah Wakil Kepala Staf TNI AL.

Satgas ini mengkoordinir 5 instansi untuk penegakan hukum illegal fishing, yakni TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian KKP. Integrasi 5 instansi ini mampu memaksimalkan kemampuan mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi.

Sampai Agustus 2018 pihak KKP bersama Tim Satgas telah menenggelamkan 488 kapal asing pencuri ikan. Terbanyak dari Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal. Sedangkan dalam periode januari 2017-Oktober 2018 satgas berhasil menangkap 633 kapal pencuri ikan.

Modus kapal pencuri antara lain penggunaan bendera kemudahan (flag of convenience) oleh (benefeciary owner) yang berada di negara lain. Selain itu false claim bendera kebangsaan melalui pemalsuan dokumen (certificate of registry). Modus lainnya yakni rekruitmen foreign crews ABK Kapal dari negara lain tanpa dokumen perizinan yang lengkap. Juga tidak mendeklarasikan/melaporkan jenis dan jumlah ikan dengan benar. Dan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak.

Kesuksesan Satgas 151 ini telah meningkatkan tangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Serta meningkatkan pemasukan negara dari sektor perikanan laut.

Berbekal pengalaman sukses tersebut kementerian KKP berencana mengembangkan cara kerja yang sama untuk memberantas bisnis ilegal di kelautan. Menurut Susi, bisnis ilegal tersebut antara lain pertambangan ilegal di wilayah kelautan RI. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 14 = 23