Home / Artikel / Salahkah Google Atas Pelanggaran Hukum Pinjaman Online?

Salahkah Google Atas Pelanggaran Hukum Pinjaman Online?

hukum1926.id – Era perkembangan teknologi informasi , atau era digital saat ini memang memberikan sisi positif dan negatif. Sisi negatif perkembangan teknologi ini di bidang keuangan yakni adanya praktek melawan hukum dari penyedia pinjaman online (fintech).

Terdapat berbagai laporan tindakan ilegal dari praktek pinjaman online. Banyak penyedia pinjaman online yang ternyata tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada juga yang legal tapi dalam praktek kerjanya menerapkan cara-cara melawan hukum.

Maraknya praktek ilegal pinjaman online ini tidak terlepas dari mudahnya masyarakat mengunduh aplikasi di google play. Selain itu pihak penyedia fintech juga gencar menawarkan promosi dengan berbagai kemudahan yang menggiurkan masyarakat.

Siapapun pengembang aplikasi dapat dengan mudah merilis aplikasinya di Google Play. Cukup dengan membuat akun dan membayar biaya registrasi, aplikasi dapat terpasang di google play. Dan selanjutnya masyarakat dapat dengan mudah mendownloadnya, dan berhubungan dengan penyedia layanan.

Lantas, apakah Google perlu dipersalahkan atas hal tersebut?

Semestinya Google membatasi aplikasi fintech yang sudah memiliki izin dari OJK saja yang dapat diberikan layanan. Sehingga aplikasi ilegal tersebut tidak dengan mudah diunduh oleh masyarakat. Mudahnya masyarakat mengunduh aplikasi fintech ilegal berperan dalam terjadinya praktek-praktek melawan hukum yang dilakukan fintech ilegal.

Google dapat melakukan perannya dengan dua cara. Pertama, tidak memberikan layanan kepada aplikasi fintech bodong yang baru rilis ke google play dengan cara menyaring di awal. Kedua, menghapus aplikasi yang sudah ada di google play yang terbukti ilegal.

Saat ini, kerjasama antara pemerintah dengan Google Indonesia masih sebatas pelaporan aplikasi ilegal. Artinya pemerintah pun ternyata belum aktif mencegah praktek ilegal pengembang aplikasi.

Yang berjalan saat ini, jika ada laporan, Google baru akan melakukan evaluasi. Dan jika terbukti melanggar, baru akan ditutup oleh Google. Hal ini tercantum dalam perjanjian antara Google dengan developer aplikasi, atau yang disebut Perjanjian Distribusi Developer.

Ke depannya seharusnya ada kerjasama yang tegas antara pemerintah dengan Google, khususnya untuk aplikasi yang berkaitan dengan penarikan dana dari publik. Ini untuk menghindari adanya korban penipuan atau praktek melawan hukum yang dilakukan pengembang aplikasi.

Dengan demikian pemerintah harus aktif mendiskusikan berbagai kemungkinan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak Google. Karena beroperasi di Indonesia, tentunya pihak Google juga harus mentaati aturan hukum di Indonesia.

Penting untuk dirumuskan regulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun tetap dengan tidak membatasi kemudahan masyarakat mengembangkan aplikasi yang bisa dirilis di google.

Sebab jika sifatnya hanya berupa Perjanjian Distribusi Developer seperti yang saat ini diterapkan Google, praktek melawan hukum baru terdeteksi jika sudah ada korban. Dengan demikian terdapat sistem yang sudah memberikan perlindungan dari awal kepada masyarakat.

*Masyhuri Abdullah

Advokat di Lawfirm Mawardi & Partners, Ketua LBH (Nahdlatul Ulama) Lampung Timur

 

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 5 = 3