Home / Artikel / Pro Kontra Formula Penetapan Upah Minimum

Pro Kontra Formula Penetapan Upah Minimum

hukum1926.id – Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, beberapa waktu lalu merekomendasikan kenaikan upah minimum untuk tahun 2019 adalah sebesar 8,03%. Ini disampaikan melalui surat edaran nomor: B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut para gubernur juga sudah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

Dalam surat tersebut, Menaker meminta penetapan upah minimum menggunakan formula penetapan upah minimum berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formulanya adalah UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}, yakni dengan menjumlahkan upah minimum tahun berjalan dengan kalkulasi upah minimum tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan domestik bruto (PDB).

Dengan sumber data BPS tanggal 4 Oktober 2018, yakni inflasi sebesar 2,88% dan pertumbuhan PDB sebesar 5,15%, maka kenaikan upah minimum tahun 2019 diperhitungkan sebesar 8,03%.

Kenaikan upah minimum sebesar 8,03% yang direkomendasikan Menaker tersebut menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Pro dan kontra mengemuka, baik di kalangan buruh maupun pengusaha. Pengusaha yang menerima berpandangan kenaikan tersebut realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. Tapi kalangan pengusaha yang menolak beranggapan kenaikan UMP semakin memperberat usaha mereka. Beberapa pengusaha bahkan ada berencana melakukan relokasi tempat usahanya ke daerah yang upah minimumnya masih rendah.

Sementara dari pihak buruh yang menolak berargumen bahwa penetapan upah minum seharusnya berdasarkan survey kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka beranggapan, yang rasional kenaikan upah minimum berdasarkan KHL berada di kisaran 20-25%. Sedangkan kalangan buruh yang menerima kenaikan 8,03% berpandangan, lebih mengedepankan terbangunnya suasana yang lebih harmonis untuk berusaha. Ketimbang memaksakan kenaikan upah yang membuat banyak pengusaha angkat kaki yang pada akhirnya menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut buruh yang pro, kenaikan upah sebesar 8,03% sudah cukup realistis di tengah kondisi ekonomi yang tertekan kenaikan dolar.

Persoalan penetapan upah minimum ini seakan menjadi agenda tahunan yang cukup menyita energi. Selalu saja ada demo buruh di saat penetapan UMP atau UMK. Buruh menganggap upah yang ditetapkan terlalu murah tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Sementara pengusaha beranggapan jika menuruti keinginan buruh dengan upah yang tinggi maka usahanya akan gulung tikar.

Beberapa organisasi buruh memandang PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasannya di Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan meperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, penetapan upah minimum seharusnya tidak menggunakan formula yang ditetapkan dalam PP No.78 Tahun 2015, tetapi harus berdasarkan survey KHL. Menurut buruh, harus dilakukan survey KHL sebelum dilakukan penetapan upah minimum.

Untuk menentukan angka KHL ini saat ini terdapat Permenaker No.21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. KHL ditetapkan dengan mengacu kepada penetapan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang harga rata-ratanya bersumber dari BPS. Komponen dan jenis kebutuhan hidup ini ditinjau setiap lima tahun.

KHL ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan harga komponen dan jenis kebutuhan hidup. Penetapan KHL ini menjadi dasar perhitungan upah minimum tahun pertama untuk periode 5 tahun. Selanjutnya setiap tahunnya terdapat penyesuaian nilai KHL, yang langsung terkoreksi melalui perkalian upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional.

Jika melihat Permenaker Nomor 21 Tahun 2016, KHL ditetapkan hanya satu kali dalam periode 5 tahun. Untuk tahun berikutnya, kenaikan upah minimum dengan mengacu kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga dianggap sebagai penyesuaian atau kenaikan KHL.

Di sini mungkin yang menjadi letak perbedaan pandangan antara kalangan buruh dengan pemerintah. Sebagian organisasi buruh berpendapat, upah minimum setiap tahunnya ditetapkan dengan berdasarkan survey KHL tahunan, dan penetapan upah minimum tidak dengan rumusan/formulasi dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sedangkan pemerintah berpendapat penetapan UMP dilakukan berdasarkan nilai KHL yang ditetapkan dalam tahun pertama dalam periode 5 tahun, dan tahun-tahun selanjutnya dianggap terjadi penyesuaian/kenaikan KHL otomatis dengan kenaikan upah minimum. Ini disebabkan penetapan UMP sudah dihitung berdasarkan upah minimum tahun berjalan ditambah dengan kalkulasi upah minimum tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tegasnya pemerintah berpendapat kalkulasi upah minimum tahun berjalan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai nilai kenaikan upah minimum yang sudah rasional.

Lantas, apakah dengan demikian pemerintah dianggap melanggar hukum dengan penetapan upah minimum dengan formulasi yang ada dalam PP Nomor 78 Tahun 2015.

Tentu saja tidak, karena UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan juga tidak membuat pengaturan yang detil pengertian penetapan upah minimum berdasarkan KHL dengan mempertimbangan dan dengan meperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kemudian formulasi penetapan upah minimum diserahkan kepada pemerintah untuk merumuskannnya dengan rumusan yang rasional. Sehingga penetapan upah minimum yang dilakukan berdasar survey KHL tahunan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tanpa ada formulasi yang tetap, atau dengan formulasi yang ditetapkan pemerintah dalam PP 78/2015 secara hukum tetap sah, karena semuanya sudah mengacu kepada KHL dan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Terhadap Pasal 88 ayat (4) UU 13 Tahun 2003 sendiri juga sudah diuji di Mahkamah Konstitusi lewat judicial review perkara Nomor Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014 dan Nomor 8/ PUU-XIV/ 2016. Dalam kedua perkara ini pemohon berpandangan tidak adanya tafsir yang jelas dalam rumusan Pasal 88 membuat perbedaan pandangan tentang penetapan upah minimum. Pada akhirnya MK menolak judicial review tersebut, karena menurut MK pasal tersebut konstitusional. Atau dengan kata lain, jika terdapat perbedaan pandangan penetapan upah minimum, akan tetapi jika tetap mengacu kepada KHL dan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, bukanlah suatu pelanggaran undang-undang.

Upaya pemerintah dengan membuat formulasi penetapan upah minimum dengan demikian lebih merupakan cara agar penetapan upah minimum ditetapkan dengan rumusan yang jelas dan tetap. Melalui cara ini pengusaha dapat memprediksi kenaikan upah minimum setiap tahunnya, sehingga dapat memperhitungan rencana biaya operasionalnya secara pasti. Sedangkan bagi buruh, juga terdapat kepastian kenaikan upah minimum setiap tahunnya. Angka kenaikan upah minimum tersebut pada akhirnya semuanya tergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan.

*Masyhuri Abdullah
Advokat di Lawfirm Mawardi & Partners
Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 2