Home / Artikel / Polisi Takut Tertibkan Bendera HTI?

Polisi Takut Tertibkan Bendera HTI?

hukum1926.id – Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU), KH. Said Aqil Siroj baru-baru ini mengkritik sikap kepolisian RI yang terkesan membiarkan pengibaran sejumlah atribut dan bendera yang kerap dipakai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam berbagai kegiatan. Hal ini menurutnya menjadi salah satu penyebab adanya main hakim sendiri yang dilakukan anggota Banser NU yang membakar bendera HTI di Garut.

Menurut Said Aqil, jika kepolisian tegas melarang dan menyita atribut HTI yang sudah dilarang, masyarakat tentunya tidak akan mengambil tindakan sendiri. Jika hal ini dibiarkan, meskipun HTI dibubarkan, organisasi HTI tidak menjadi lemah, karena tidak dilakukan penertiban menyusul pelarangan HTI oleh pemerintah.

Terhadap permasalahan atribut atau bendera HTI, kepolisian sebenarnya dapat merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara nomor 211/G/2017/PTUN-JKT. Perkara ini diajukan HTI yang menolak pencabutan badan hukumnya oleh Menkumham RI. Dalam putusannya, majelis hakim menolak gugatan HTI.

Pertimbangan majelis hakim PTUN Jakarta dalam putusannya, antara lain menyatakan bahwa HTI telah menyebarkan sistem kekhilafahan dan ingin mendirikan negara khilafah tanpa mau mengikuti pemilu di Indonesia. Selain itu majelis hakim juga menyatakan HTI memiliki pandangan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem yang salah.

Oleh karena itu majelis hakim berpandangan HTI berpotensi mengancam kedaulatan, dan HTI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, telah menyatakan HTI sebagai organisasi yang berupaya melakukan makar.

Seharusnya pertimbangan majelis hakim PTUN tersebut dijadikan rujukan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak yang mengibarkan bendera HTI. Putusan PTUN Jakarta telah menyatakan HTI sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingganya pengibaran benderanya pun seharusnya dilarang.

Pengibaran bendera organisasi yang disebut berbahaya bagi kedaulatan negara Indonesia dapat dinilai sebagai bagian dari upaya makar. Meskipun upaya penggulingan pemerintahan yang sah belum benar-benar dilakukan HTI, tetapi aktivitasnya antara lain melalui buku-buku tentang khilafah, perekrutan anggota, propaganda, dan sosialisasi atribut seperti bendera, adalah serangkaian tindakan yang mengarah menggantikan sistem pemerintahan yang sah dengan sistem khilafah.

Terhadap pihak-pihak yang masih saja mengibarkan bendera HTI, kepolisian dapat mengenakan Pasal 107 KUHP, yakni pidana makar untuk menggulingkan pemerintah. Kalaupun terhadap orangnya tidak dikenakan pidana makar, minimal dilakukan penyitaan terhadap bendera atau atributnya.

Namun yang terjadi saat ini seolah-olah dibiarkan oleh kepolisian, sehingga bendera yang identik dengan HTI begitu bebasnya dikibarkan. Seolah-olah kepolisian lebih mengedepankan situasi kondusif ketimbang menegakkan hukum, atau dengan kata lain hukum masih tunduk pada tekanan massa. Jika hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan semakin leluasa ruang gerak pihak-pihak yang mengancam Pancasila dan UUD 1945.

Kejadian lain yang menyolok yang sampai saat ini tidak dilakukan tindakan hukum apapun adalah pengibaran bendera yang identik dengan HTI di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pengibaran bendera pada tanggal 26 Oktober 2018 ini bahkan diketahui dan diperbolehkan oleh Gubernur Isran Noor. Tercatat terdapat 8 bendera yang dikibarkan dan tanpa bendera merah putih.

Pengibaran bendera di kantor Gubernur Kaltim

Mengenai pengibaran bendera di kantor pemerintah daerah selain bendera negara, bendera Merah Putih, seharusnya Gubernur Isran Noor paham tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Dalam Pasal 10 PP ini untuk bendera daerah sekalipun, pemasangannya harus berdampingan dengan bendera Merah Putih. Ukurannya juga tidak boleh sama besar atau lebih besar dari bendera merah putih.

Demikian halnya dengan waktunya, hanya pada saat kegiatan pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. Demikian hanya penempatannya, tidak boleh sejajar atau lebih tinggi dengan bendera Merah Putih.

Namun yang terjadi di kantor Gubernur Kaltim, bendera yang identik dengan bendera HTI dikibarkan di halaman kantor. Padahal jelas itu bukan bendera atau lambang daerah Kaltim. Dan pengibarannya pun saat aksi bela tauhid, bukan saat acara resmi pemerintah.

Akan tetapi sampai saat ini tidak ada sanksi apapun yang dikenakan terhadap Gubernur Kaltim. Seolah-olah semakin membenarkan anggapan bahwa hukum di Indonesia masih tunduk pada tekanan massa, tidak bebas dari intervensi apapun.

*Masyhuri Abdullah
Advokat, Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

38 + = 42