Home / Berita / PN Menggala Adakan Sidang di Lokasi Jalan Tol Trans Sumatera

PN Menggala Adakan Sidang di Lokasi Jalan Tol Trans Sumatera

Hakim Yunizar Kilat Daya, SH, MH, sedang memandu sidang pemeriksaan setempat

Mesuji, hukum1926.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Menggala mengadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi pembangunan jalan tol trans Sumatera, di Kabupaten Mesuji, Jum’at (2/11/2018). Sidang perkara perdata nomor:14/Pdt.g/PN.Mgl ini diajukan oleh Sunaryo selaku penggugat terhadap 9 tergugat dan 2 turut tergugat.

Pihak yang menjadi tergugat yakni Gubernur Lampung, Satker pengadaan tanah jalan tol di Dirjen Bina Marga Kementerian PUPeRa, dan 7 orang warga pemilik tanah (Salim dkk.). Kanwil BPN Propinsi Lampung dan BPN Kabupaten Tulang Bawang menjadi pihak turut tergugat.

Tanah yang menjadi objek gugatan terletak di Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Lokasi yang saat ini sedang dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Sidang di lokasi dipimpin ketua majelis hakim perkara ini, Yunizar Kilat Daya, SH, MH, yang juga selaku Ketua PN Menggala. Sunaryo dan Salim dkk juga hadir, serta kuasa hukum penggugat dan tergugat. Sidang ini juga turut dihadiri warga lain yang merasa tanahnya ikut diklaim oleh Sunaryo. Serta aparat keamanan dari kepolisian dan TNI, dan aparat desa.

R. Adhitya T. Hartanto, SH dan Peni Wahyudi SH, kuasa hukum Salim dkk dari Kantor Lawfirm Mawardi & Partners mengatakan pihaknya meyakini gugatan Sunaryo akan ditolak. “Dalam gugatannya dia meminta ditetapkan sebagai pemilik tanah 400 ha, sedangkan warga yang digugat hanya 7 orang dengan luas sekitar 6,5 ha, sedangkan sisanya tidak digugat”, jelas Adit. “Jelas gugatannya kurang pihak, karena sebagian warga yang tidak digugat juga hadir dalam PS ini, dan menyatakan tanah yang diklaim Sunaryo seluas 400 ha milik mereka”, tambah Adit.

Sementara itu Peni Wahyudi mengatakan jika gugatan Sunaryo hanya mengada-ada. “Klien kami ini pemilik tanah yang sah, dahulunya jelas merupakan tanah transmigrasi, ada yang buktinya berupa sertifikat hak milik” tegas Peni. “Kalau memang Sunaryo merasa punya tanah, kenapa dari puluhan tahun lalu tidak dia gugat, baru ketika kena proyek jalan tol dia sibuk ajukan gugatan”, ujar Peni.

Peni menambahkan, akibat adanya gugatan ini kliennya sangat dirugikan. “Seharusnya mereka sudah dapat uang ganti rugi dari pemerintah”. “Karena ada gugatan terpaksa uang dititipkan di pengadilan Menggala, menunggu putusan perkara ini” urai Peni. “Padahal tanahnya mereka sudah tidak bisa garap lagi karena sudah dibersihkan untuk jalan tol”, tambahnya.

Ketua majelis hakim di dalam pengantar PS mengatakan jika pemeriksaan lokasi wajib dilakukan untuk perkara menyangkut tanah. PS dilakukan untuk menguji kebenaran keberadaan tanah yang menjadi objek gugatan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 8 =