Home / Artikel / Peraturan OJK Belum Melindungi Peminjam Online

Peraturan OJK Belum Melindungi Peminjam Online

hukum1926.id – Perlindungan hukum terhadap peminjam melalui aplikasi pinjaman secara online (finetech) memang masih sangat lemah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum mengatur perlindungan kepada masyarakat selaku peminjam.

Dalam peraturan OJK tersebut sama sekali tidak diatur perlindungan terhadap peminjam. Juga belum ada sanksi yang diberikan kepada layanan pinjaman online jika terbukti terdapat pelanggaran hukum terhadap peminjam.

Peraturan OJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Seharusnya di dalam peraturan OJK tersebut tegas diatur jika salah satu layanan pinjaman online banyak diadukan menerapkan cara-cara melawan hukum yang merugikan peminjam dapat langsung dikenakan pencabutan izin operasional sementara. Jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, izin tersebut dicabut permanen.

Lemahnya peraturan tersebut pada akhirnya berdampak pada masyarakat peminjam. Sehingga tidak heran jika muncul berbagai pengaduan dari masyarakat sebagai peminjam. Peminjam yang kreditnya menunggak dilaporkan banyak menerima teror dari debt collector yang menagih.

Teror berupa dihubungi terus-menerus tidak kenal waktu dan juga disertai ancaman. Terkadang peminjam disarankan melunasi hutang dengan cara-cara tidak manusiawi seperti mengemis di jalanan atau menjual organ tubuh.

Terornya tidak hanya kepada peminjam, juga lewat nomor-nomor telepon yang ada di handphone peminjam. Biasanya sebelum uang pinjaman dicairkan, nomor-nomor di handphone peminjam disalin terlebih dahulu. Jika terjadi penunggakan pembayaran, nomor-nomor telpon tersebut lantas dihubungi dengan tujuan untuk membuat malu peminjam.

Tindakan ilegal lain dari penyedia layanan pinjaman online yang banyak dikeluhkan yakni tidak jelasnya kantor dan alamatnya. Juga menerapkan tingkat suku bunga yang bisa berubah-ubah dan dapat dinaikkan tanpa pemberitahuan.

Permasalahan lain yang terungkap, ternyata sebagian besar penyedia layanan pinjaman online belum terdaftar di OJK. Sedangkan OJK hanya mengawasi layanan pinjaman online yang terdaftar. Sedangkan yang ilegal menjadi wewenang satgas waspada investasi.

Di sini diperlukan inisisatif dari OJK untuk membasmi layanan pinjaman online yang liar. Sebelum semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Perlindungan bagi peminjam yang dirugikan oleh layanan pinjaman online bersumber pada Undang-undang Perlindungan Konsumen. Atau beberapa ketentuan hukum pidana seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat tindak pidana dalam upaya penagihan. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga dapat diterapkan jika terdapat data pribadi peminjam yang disebarkan tanpa izin melalui transmisi elektronik.

Dengan demikian keberanian dan kesadaran peminjam untuk melaporkan sangat dibutuhkan. Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian atau OJK. Juga dapat melalui lembaga perindungan konsumen atau lembaga bantuan hukum.

*Masyhuri Abdullah
Advokat di Lawfirm Mawardi & Partners & Ketua LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 2