Home / Berita / Masyarakat Sebagai Ujung Tombak Pengawasan Dana Desa/Kelurahan

Masyarakat Sebagai Ujung Tombak Pengawasan Dana Desa/Kelurahan

hukum1926.id – Dana desa selama 4 tahun terakhir terbukti telah mempercepat pembangunan di desa. Sejak tahun 2015, dengan dana yang langsung ditransfer ke desa dan dikelola oleh pemerintah desa, terdapat peningkatan yang signifikan pembangunan fisik di desa 4 tahun terakhir.

Selain itu dengan mekanisme padat karya tunai untuk pembayaran tenaga kerja pembangunan melalui dana desa, menjadi sumber penggerak baru ekonomi masyarakat. Terlebih pemerintah menetapkan 30% dana desa sebagai upah untuk pekerja dengan sistem padat karya tunai.

Dana desa yang dianggarkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2019 dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun. Sementara total dana desa yang sudah dikucurkan sejak 2015 sebesar Rp 187 triliun.

Sementara dana kelurahan mulai tahun 2019 akan digelontorkan. Kebijakan dana kelurahan ini merupakan respon pemerintah atas usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Di tahun 2019, dana kelurahan yang dianggarkan dan telah disetujui DPR RI sebesar Rp 3 triliun.

Dalam rapat terbatas di istana Kepresidenan Bogor, Jum’at (2/11/2018), Presiden Joko Widodo meminta agar dana desa dan kelurahan diawasi penggunaannya. Presiden berharap segera ada mekanisme pengawasan untuk dana desa/kelurahan agar betul-betul bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Besarnya dana desa serta dana kelurahan yang langsung dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan tentunya harus diawasi. Potensi penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan desa/kelurahan sangat tinggi. Dengan posisi kepala desa/lurah sebagai kuasa pengguna anggaran, rentan terjadi penyelewengan jika tidak diawasi. Saat ini pun, sudah terdapat beberapa kepala desa yang dijebloskan ke penjara karena korupsi dana desa.

Saat ini mekanisme pengawasan dana desa/kelurahan belum jelas, hanya mengandalkan aparat kecamatan serta polisi dan jaksa. Masyarakat desa/kelurahan yang bersentuhan langsung dengan dana tersebut tidak secara tegas dijadikan pengawas.

Pengawasan yang dilakukan sifanya berupa laporan yang diberikan masyarakat ke camat atau bupati, dan penegak hukum. Badan permusyawaratan desa tidak punya wewenang menjadi lembaga pengawas kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akibatnya, terkadang kepala desa menjadi sangat berkuasa untuk menentukan penggunaan dana desa.

Sebenarnya kementrian desa telah merekrut sejumlah tenaga pendamping dana desa. Baik berupa tenaga ahli (TA) di tingkat provinsi dan kabupaten, pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan, serta pendamping lokal desa (PLD) di level desa. Hanya saja perannya terbatas memberikan konsultasi ke kepala desa mengenai penggunaan dana desa. Wewenang untuk pengawasan tidak mereka miliki.

Dengan demikian tentunya ujung tombak pengawasan dana desa/kelurahan itu adalah warga itu sendiri. Masyarakat harus mengetahui besaran dana desa/kelurahan di wilayahnya, serta rencana pembelanjaannya. Demikian halnya dengan penggunaannya harus diawasi. Serta tidak segan-segan melaporkan kepala desa/lurah jika memang terdapat data penyimpangan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 4 = 2