Home / Berita / MA Tolak Kasasi Jaksa, PH Pertimbangkan Gugat Ganti Rugi Polda Lampung

MA Tolak Kasasi Jaksa, PH Pertimbangkan Gugat Ganti Rugi Polda Lampung

Bandar Lampung, hukum 1926.id – Masyhuri Abdullah, kuasa hukum Yusmindar dan Sumitro Wiyono, dua orang terdakwa yang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lega atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (jpu).  Advokat dari Lawfirm Mawardi & Partners ini menjelaskan, dua orang kliennya diadili karena menjual onderdil sepeda motor berupa busi dan piston kit, tanpa dilengkapi petunjuk/label dalam bahasa Indonesia.

Menurut Masyhuri, dalam persidangan di PN Tanjung Karang keduanya dibebaskan oleh majelis hakim dari tuntutan hukum (onslag) dalam sidang putusan tanggal 4 Oktober 2017. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan, yang dilakukan terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan pelanggaran administratif. Di PN Tanjung Karang Yusmindari diadili dengan register perkara nomor 893/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, dan Sumitro Wiyono dengan perkara nomor 894/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Atas putusan onslag tersebut jpu dari Kejati Lampung mengajukan kasasi ke MA.

Sebelumnya Yusmindar dan Sumitro Wiyono oleh Ditkrimsus Polda Lampung ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena menjual busi sepeda motor merk SDG dan Iridium, serta Piston Kit Merk Denshin.

Sumitro berperan sebagai distributor barang dan Yusmindar selaku pedagang pengecer. Sejumlah busi dan piston kit disita oleh penyidik pada tanggal 19 Januari 2017.

Masyhuri menjelaskan dalam putusannya hakim agung MA menolak permohonan kasasi yang diajukan. Hal tersebut diputuskan dalam perkara kasasi nomor:1758 K/PID.SUS/2018 untuk terdakwa Sumitro Wiyono. Perkara ini diputus tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Agung Dr.H.Eddy Army, SH. MH., H. Margono, SH. MH. MM., dan DR. Andi Samsan Nganro, SH, MH.

Sedangkan untuk terdakwa Yusmindar dengan perkara nomor:1716 K/PID.SUS/2018. Perkara ini diputus oleh Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH. MH., DR. H. Eddy Army, SH.MH, dan Sri Murwahyuni, SH.MH., pada tanggal 22 November 2018.

Menurut Masyhuri, putusan kasasi MA ini membuktikan pihak penyidik Polda Lampung telah sewenang-wenang menerapkan hukum. Masyhuri menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, yang dapat dikenakan sanksi pidana hanyalah pihak produsen dan importir.

“Harusnya sanksi yang dikenakan berupa penyitaan barang dan pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas perdagangan, karena mereka cuma pengecer dan distributor ”, tambah Masyhuri.

Masyhuri menjelaskan, di dalam persidangan di PN Tanjung Karang, jpu tidak dapat membuktikan bahwa perkara merupakan tindak lanjut laporan konsumen yang dirugikan. “Yang ada laporannya itu laporan tipe A, dengan pelapornya dari polisi sendiri”, jelas Masyhuri.

Selain itu Polda Lampung juga tidak melibatkan dinas perdagangan Propinsi maupun Kota Bandar Lampung dalam penyidikan. “Di dinas perdagangan kan ada PPNS, harusnya mereka dilibatkan, biar penyidik tidak salah menerapkan hukum”, jelas Masyhuri.

Atas putusan kasasi tersebut, baik Yusmindari maupun Sumitro sedang mempertimbangkan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap Polda Lampung. “Jelas mereka dirugikan, baik materiil maupun moril, rugi karena spare partnya disita, perasaan malu dan tertekan, serta mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memperjuangkan haknya di persidangan”, jelas Masyhuri. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

56 − 52 =