Home / Berita / Hati-hati, Praktek Pinjaman Online Banyak Melanggar HAM

Hati-hati, Praktek Pinjaman Online Banyak Melanggar HAM

hukum1926.id – Anda pernah mendapatkan tawaran pinjaman online? Untuk mendapatkan hutang dari aplikasi financial technology (fintech)  memang sangat mudah. Cukup dengan mengirim KTP, kartu keluarga dan foto peminjam, pinjaman sudah dapat dicairkan. Waktunya pun sangat cepat, dalam hitungan jam pinjaman sudah cair.

Tapi berhati-hatilah dan pahami mendetil praktek pinjaman online melalui aplikasi fintech sebelum menerima hutang dari fasilitas ini.

Ini disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kepada media, Minggu (4/11/2018) di Cikini, Jakarta Pusat. Menurut Jeanny Silvia Sirait, pengacara publik LBH, pihaknya telah menerima beberapa pengaduan korban pelanggaran hukum dan HAM dari praktek pinjaman online. Untuk itu LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi para peminjam lewat fintech. Pengaduan ini dapat dilakukan secara online lewat website LBH Jakarta (www.bantuan hukum.or.id).

Berdasarkan data LBH Jakarta, peminjam banyak mengadukan praktek penagihan yang dilakukan debt collector yang disewa aplikasi fintech. Modusnya dengan meneror peminjam yang belum membayar. Teror dapat dilakukan dengan menghubungi tak kenal waktu dan tempat. Juga meneror dengan cara menghubungi nomor-nomor keluarga peminjam.

Bahkan teror dilakukan dengan mengancam akan menyebar foto peminjam ke media sosial. Ada juga yang mengadukan teror dengan cara diintimidasi akan dilakukan pelecehan seksual. Serta menyarankan peminjam membayar hutang dengan cara-cara tidak manusiawi, semisal menerima penjualan organ tubuh. Akibat teror-teror ini, ada peminjam yang stres dan mencoba melakukan bunuh diri.

Tidak hanya teror kepada peminjam lewat debt collector, menurut LBH Jakarta pengadu juga mengadukan bunga pinjaman yang bisa bertambah sesuai kehendak aplikasi fintech. Tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Mengenai praktek pinjam-meminjam, sebenarnya sudah banyak ketentuan yang mengaturnya. Baik pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan (OJK). Jika terdapat praktek-praktek pengancaman dalam penagihan, hal tersebut dapat dilakukan laporan pidana. Sedangkan untuk berubahnya nilai bunga pinjaman dapat dilaporkan ke OJK atau digugat perdata. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

74 − = 67