Home / Artikel / Gugatan di PTUN, Siasat First Media Menghindari Pencabutan Izin

Gugatan di PTUN, Siasat First Media Menghindari Pencabutan Izin

hukum1926.id – PT First Media Tbk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Seperti dilansir dalam situs SIPP PTUN Jakarta, gugatan First Media terdaftar dengan nomor perkara 266/G/2018/PTUN.JKT tanggal 2 November 2018.

Dalam pokok perkara, pihak First Media meminta pembatalan dua surat dari Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanggal 17 September 2018. Dan surat nomor:2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR (Izin Pita Frekuensi Radio).

Selain itu First Media dalam permohonan penundaannya meminta agar pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanggal 17 September 2018 ditunda oleh Kominfo. Juga meminta penundaan segala tindakan paksa yang dapat dilakukan Kominfo dalam melakukan penagihan pembayaran BHP frekuensi radio. Serta meminta penundaan pengenaan sanksi dalam bentuk apapun kepada First Media sebelum putusan gugatan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

First Media Tbk (KBLV) merupakan perusahaan penyedia jasa melalui jaringan komunikasi pita lebar (broadband communication network) dan pendistribusian sinyal elektronik melalui jaringan tersebut.

Menurut Kominfo, First Media dan Internux yang merupakan satu grup perusahaan, keduanya adalah pemenang lelang pita frekuensi 2,3 Ghz pada 18 November 2009. Kominfo mengeluarkan izin untuk Internux di Zona 4 yakni Jabodetabek. Sedangkan First Media memperoleh izin di Zona 1 yakni Sumatera Bagian Utara dan Zona 4, yakni Jabodetabek dan Banten. Kedua izin tersebut akan habis pada tanggal 17 November 2019.

Sebagai kewajiban dari pengelolaan pita frekuensi yang dilakukan kedua perusahaan ini, keduanya harus membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP). Kedua perusahaan ini menunggak pembayaran BHP kepada pemerintah untuk periode 2016-2017. Sementara untuk pembayaran tahun 2018 jatuh temponya di tanggal 17 November 2018. Setiap tahunnya First Media wajib membayar sekitar Rp 136 miliar.

Tunggakan utang Internux kepada pemerintah sebesar Rp 438 miliar, dan First Media sebesar Rp 490 miliar. Angka yang harus dibayar First Media tersebut merupakan akumulasi dari kewajiban pembayaran setiap tahun sekitar Rp 136 miliar, dihitung dari periode 2016 hingga 2018, ditambah dengan bunga dan denda.

Konsekuensi jika hutang ini tidak dibayar hingga jatuh tempo, maka izin penggunaan jaringan dapat dicabut. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat ( 1) huruf f Perkominfo Nomor Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, izin dapat dicabut jika selama 2 tahun tidak melunasi biaya penggunaan.

Untuk menagih pembayaran, Kominfo telah dua kali mengirimkan surat kepada Internux dan First Media. Dua surat yang dilayangkan oleh Kominfo ke First Media inilah yang kemudian dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Upaya hukum di PTUN Jakarta yang dilakukan oleh First Media ini lebih merupakan siasat untuk dapat mengulur pelaksanaan kewajiban pembayaran First Media kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebelum izin pita frekuensi radio yang mereka kelola dicabut Kominfo setelah lewat waktu jatuh tempo tanggal 17 November 2018.

Kenapa dikatakan lebih merupakan siasat, karena 2 surat yang dikeluarkan Dirjen SDPPI Kominfo belumlah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang sifatnya bersifat final. Karena 2 surat tersebut barulah berupa pemberitahuan tagihan dan peringatan, bukan berupa keputusan yang final tentang pencabutan izin atau pemberian sanksi kepada First Media.

Objek putusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Keputusan yang sifatnya masih memerlukan persetujuan seperti 2 surat Dirjen SDPPI Kominfo tersebut bukanlah termasuk kewenangan absolut PTUN. Karena dalam pelaksanaannya yang berwenang melakukan pencabutan izin dan sanksi adalah Menteri.

Di dalam menghadapi gugatan ini tentunya pihak Kominfo tidak perlu ragu untuk menerapkan pencabutan izin pita frekuensi radio kepada First Media serta sanksi lainnya. Karena gugatan yang disampaikan First Media besar kemungkinan akan ditolak oleh PTUN. Dan kepada First Media sebenarnya bisa saja dikenakan hukuman pidana jika benar-benar tidak membayar tunggakan BHP karena telah merugikan negara. Jadi tidak perlu menunggu putusan gugatan di PTUN untuk memberikan sanksi kepada First Media.

*Masyhuri Abdullah
Advokat di Lawfirm Mawardi & Partners

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 2 =