Home / Artikel / Vonis Bebas Penjual Barang Tanpa Label Bahas Indonesia, Bukti Kesewenangan Aparat Kepolisian?

Vonis Bebas Penjual Barang Tanpa Label Bahas Indonesia, Bukti Kesewenangan Aparat Kepolisian?

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjung Karang yang membebaskan 2 (dua) orang terdakwa tindak pidana menjual onderdil sepeda motor tanpa dilengkapi keterangan dalam bahasa Indonesia menjadi bukti bahwa Polda Lampung salah dalam menerapkan hukum perlindungan konsumen. Dalam putusan perkara pidana nomor 893/Pid.Sus/2017/PN.TJk dengan terdakwa Yusmindar dan perkara pidana nomor: 894/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dengan terdakwa Sumitro yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017, keduanya dibebaskan dari tuntutan hukum karena yang mereka lakukan dinilai bukanlah suatu tindak pidana (onslag). Sebelumnya keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimsus Polda Lampung dengan sangkaan melanggar melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka setelah terlebih dahulu melakukan penggeledahan di toko milik Yusmindar di Jalan Kartini Bandar Lampung tanggal 19 Januari 2017. Barang bukti sejumlah piston merk Denshin dan busi merk SDG dan Iridium disita dari Yusmindar karena tidak terdapat keterangan dalam bahasa Indonesia di kemasan/labelnya. Yusmindar selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka, dan dari pengembangan pemeriksaan, Sumitro juga turut ditetapkan sebagai tersangka sebagai distributor busi ke toko milik Yusmindar. Keduanya selanjutnya didakwa jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Lampung dalam persidangan di PN Tanjung Karang dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 104 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014.

Apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan menetapkan keduanya sebagai tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena pidana dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2014 merupakan ketentuan bersyarat. Selengkapnya Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 menyatakan bahwa: “(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: … j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Pasal 6 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jelas menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.” Dari uraian pasal kedua undang-undang tersebut jelas membutuhkan peraturan perundangan untuk pelaksanaannya, yang dalam hal ini telah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, dijelaskan definisi pelaku usaha yang diwajibkan mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yakni dalam ayat (1): “Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.” Dan ayat (2) ;“Kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : (a) Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan (b) Importir untuk barang asal impor “. Dengan demikian perbuatan Yusmindar dan Sumitro tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, karena keduanya hanyalah pedagang pengecer dan distributor kecil. Sementara yang dapat dijerat dengan hukuman pidana adalah produsen dan importir.

Berdasarkan Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, seharusnya hukuman yang dikenakan terhadap Yusmindar dan Sumitro adalah sanksi administratif, yang dapat berupa pencabutan izin usaha dan terhadap barangnya dilarang untuk diperdagangkan. Sanksi pencabutan izin ini diatur di dalam Pasal 13. Sedangkan bagi pelaku usaha kategori produsen dan importir dapat dikenakan hukuman pidana, karena sudah memiliki niat melanggar hak-hak konsumen karena dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang tanpa label dalam bahasa Indonesia.

Apa yang dilakukan aparat kepolisian yang menetapkan Yusmindar dan Sumitro sebagai tersangka, serta jaksa yang mendakwa keduanya di persidangan, merupakan tindakan gegabah yang sangat merugikan. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di dalam menjalankan tugasnya. Dapat dibayangkan kerugian yang diderita Yusmindar dan Sumitro setelah keduanya dibawa ke meja persidangan, kerugian immateril berupa rasa malu dan rusaknya nama baik serta beban pikiran, serta kerugian materiil berupa hilangnya potensi keuntungan akibat kehilangan waktu menjalankan usahanya karena harus mengurus kasusnya serta biaya penanganan perkaranya hingga persidangan yang tentunya tidak sedikit.

Seharusnya polisi dan jaksa lebih berhati-hati di dalam menangani perkara ini. Terlebih undang-undang yang dipergunakan penegak hukum dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan konsumen, yang tentu saja mensyaratkan adanya kerugian konsumen akibat sebuah tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini, dalam persidangan terungkap tidak ada konsumen yang dirugikan. Pelapor dalam perkara ini adalah aparat kepolisian sendiri, yang “seolah-olah” mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Tetapi di dalam persidangan, terbukti tidak ada seorangpun konsumen yang menjadi saksi sebagai korban yang dirugikan. Entah siapa yang dilindungi kepolisian dalam perkara ini, karena menurut pengakuan Yusmindar semenjak dirinya berdagang sparepart di Bandar Lampung sejak tahun 80-an, belum pernah ada konsumen yang komplain atas busi dan piston yang dia jual selama ini. Di sini terlihat seolah-olah polisi menggunakan “celah” hukum untuk menjerat pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa informasi dalam bahasa Indonesia.

Dampak lain dari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi pedagang yang menjalankan usaha. Terdapat ketakutan apa yang menimpa kepada Yusmindar dan Sumitro dapat juga terjadi kepada mereka. Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum diharuskan lebih hati-hati di dalam menjalankan kewenangannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Semangat UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menyeimbangkan posisi konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha, agar konsumen terlindungi dari praktek-praktek pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Sehingga hak konsumen yang salah satunya berupa hak atas informasi suatu produk menjadi penting. Namun penegak hukum juga harus hati-hati, karena praktek jual beli sejatinya adalah jenis perbuatan hukum yang lazim dalam ranah perdata, karena terdapat kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Sehingga penerapan hukum pidana dalam ranah keperdataan haruslah diterapkan secara hati-hati, agar tidak malah merusak semangat perlindungan konsumen di dalam undang-undang Perlindungan Konsumen.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen sendiri, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan, antara lain hak perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, hak membela diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak rehabilitasi nama baik dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha jangan sampai menimbulkan ketakutan bagi pelaku saua dalam melakukan aktivitas perdagangan sehingga tidak sejalan dengan filosofi pembangunan nasional di dalam UU Perlindungan Konsumen itu sendiri.

By:
Masyhuri Abdullah
Advokat & Konsultan Hukum Pada Lawfirm Mawardi & Partners

About Masyhuri Abdullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

29 − 25 =