Home / Berita / Tuntutan Belum Siap, Sidang Pencemaran Nama Baik Bupati Lamtim Ditunda

Tuntutan Belum Siap, Sidang Pencemaran Nama Baik Bupati Lamtim Ditunda

Sukadana, hukum1926.id – Sidang perkara pidana pencemaran nama baik Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sukadana hari ini, Rabu (31/10/2018). Sedianya pada sidang hari ini, agendanya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Lampung Timur. Namun karena JPU belum siap dengan tuntutannya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ditunda satu minggu, yakni tanggal 7 November 2018.

Perkara dengan nomor register 236/Pid.B/2018/PN Sdn ini menyeret 3 orang penggiat LSM Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3RI) sebagai terdakwa. Ketiganya adalah Sandi Yudha, Johan Abidin, dan Yusuf Ridho Billah.

JPU mendakwa ketiganya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik atau fitnah, yakni dakwaan pertama melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan ketiga diancam pidana Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga terdakwa menghadapi ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Sidang perkara ini bermula dari aksi unjuk rasa yang digelar LP3RI tanggal 18 Juli 2017 di halaman kantor Bupati Lampung Timur. Dalam unjuk rasa tersebut ketiga terdakwa melakukan orasi yang menyebutkan bupati telah melakukan kebohongan mengenai statusnya yang dilaporkan masih gadis, akan tetapi memiliki seorang anak. Selain melakukan orasi, unjuk rasa tersebut disertai spanduk dan poster yang mempertanyakan asal-usul seorang anak yang disebut sebagai anak bupati.

Bupati Lampung Timur menganggap orasi-orasi dan spanduk serta poster yang dibawa dalam aksi sudah mencemarkan nama baiknya. Bupati Chusnunia Chalim lantas melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Timur. Menurut bupati, seorang anak yang disebut-sebut dalam demo tersebut adalah anak adopsi yang sah berdasarkan penetapan pengadilan. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

65 − 56 =