Home / Berita / Pasal 174 KUHP Untuk Pembawa Bendera HTI Yang Dibakar di Garut

Pasal 174 KUHP Untuk Pembawa Bendera HTI Yang Dibakar di Garut

Peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser di Garut Jawa Barat tanggal 22 Oktober 2018 lalu cukup menyita perhatian masyarakat . Banyak yang mengecam dan tapi tidak sedikit juga yang mendukung. Yang mengecam beralasan pembakaran itu termasuk kategori menista Islam. Sedangkan yang mendukung berargumen bahwa yang dibakar adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi mengungkapkan fakta sesungguhnya di balik peristiwa pembakaran bendera HTI saat peringatan hari santri tersebut. Polda Jawa Barat menyatakan bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Bendera itu sengaja dibawa oleh Uus Sukmana (34), seorang simpatisan HTI, sewaktu peringatan hari santri.

Polisi sendiri telah menetapkan Uus sebagai tersangka karena diyakini telah melanggar Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Direktur Reskrimum Polda Jabar, Kombes Umar Surya Fana, Uus bukanlah peserta peringatan hari santri, dan sedang diperdalam motifnya membawa bendera HTI. Sementara Kabareskrim Polri, Irjen Arief Sulistyanto menegaskan, Uus sendiri telah mengakui bahwa bendera yang dibawanya adalah bendera HTI.

Seperti apa gambaran Pasal 174 KUHP?

Pasal 174 KUHP bunyinya adalah: “Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang dengan mengadakan huru-hara atau membuat gaduh, dihukum selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”

Jika melihat kepada unsur-unsur di dalam Pasal 174 KUHP, yang dilakukan Uus yang secara sengaja membawa bendera HTI telah menimbulkan kegaduhan saat peringatan hari santri Garut. Kesengajaan Uus ini menunjukkan sudah ada niat sebelumnya untuk membuat kegaduhan. Tindakan Uus itu memancing reaksi panitia dengan mengamankan dirinya dan membakar benderanya. Padahal Uus bukanlah peserta dalam peringatan hari santri tersebut. Sedangkan peringatan hari santri sendiri merupakan acara yang resmi dan legal, karena telah ditetapkan Presiden sebagai hari besar nasional. Perbuatan Uus, diyakini penyidik telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 174 KUHP. Tapi, karena ancaman pidananya dibawah 5 tahun, maka Uus tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi sendiri terus menyelidiki peristiwa ini untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak selain Uus. Karena dari penyelidikan, pengibaran bendera HTI dalam acara hari santri tidak hanya terjadi di Garut, sehingga terdapat kemungkinan ada skenario untuk membuat huru hara saat hari santri. (red)

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 8 = 14