Home / Artikel / Menelisik Putusan Praperadilan Sugar Group Vs Polda Lampung

Menelisik Putusan Praperadilan Sugar Group Vs Polda Lampung

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 7/Pid.Pra/2018/PN Tjk dalam perkara permohonan pra peradilan berpotensi semakin memperluas objek pra peradilan. Perkara ini disidangkan atas permohonan yang diajukan oleh Gunawan Yusuf dan Fauzi Thoha, yang mememiliki kaitan dengan Sugar Group, sebuah grup bisnis kakap di Lampung yang menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor:LP/B-663/IV/2018/Lpg/SPKT tanggal 23 April 2018 dengan pelapor Walfrid Hot Patar Simanjuntak dari PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BSSS).

Pemohon praperadilan sendiri di dalam permohonannya meminta agar surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/245.a/VIII/Res.1.9/Subdit-II/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/86/VIII/Res.1.9/Subdit-II//VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018 yang didasarkan kepada laporan polisi Nomor:LP/B-663/IV/2018/Lpg/SPKT tanggal 23 April 2018 dengan pelapor Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. Bumi Sumber Sari Sakti termasuk seluruh pihak yang terkait dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam petitum lainnya, pemohon juga meminta agar seluruh proses penyidikan dan seluruh proses hukum atas dasar laporan Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. BSSS) dihentikan oleh Polda Lampung. Selain itu pemohon juga meminta agar penyidik Polda Lampung dinyatakan tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap subyek dan obyek yang sama.

Hakim tunggal pra peradilan yang mengadili perkara ini, yakni Mien Trisnawaty, di dalam putusan yang dibacakan tanggal 24 September 2018, mengabulkan permohonan pra peradilan tersebut secara keseluruhan. Tiga hal yang menjadi tuntutan pokok yang diajukan oleh pemohon dan dikabulkan yakni:
(1) Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/245.a/VIII/Res.1.9/Subdit-II/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/86/VIII/Res.1.9/Subdit-II//VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 8 Agustus 2018 yang didasarkan kepada laporan polisi Nomor:LP/B-663/IV/2018/Lpg/SPKT tanggal 23 April 2018 dengan pelapor Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. Bumi Sumber Sari Sakti termasuk seluruh pihak yang terkait dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
(2) Memerintahkan Termohon praperadilan untuk menghentikan seluruh proses penyidikan dan seluruh proses hukum atas laporan polisi Nomor:LP/B-663/IV/2018/Lpg/SPKT, tanggal 23 April 2018 atas nama pelapor Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. Bumi Sumber Sari Sakti termasuk seluruh pihak yang terkait dengan PT. Bumi Sumber Sari Sakti).
(3) Menyatakan Termohon praperadilan dan/atau pelapor laporan polisi dalam perkara ini tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap subyek dan obyek yang sama.

Inti sari putusan praperadilan tersebut adalah pihak penyidik Polda Lampung harus menghentikan penyidikan perkara atas dasar laporan Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. BSSS termasuk seluruh pihak yang terkait dengan PT. BSSS) yang sedang ditangani. Demikian juga penyidik Polda Lampung dan pelapor tidak tidak dapat mengajukan tuntutan hukum, meskipun terdapat laporan polisi yang baru dengan subyek dan obyek hukum yang sama.

Di dalam tulisan ini, penulis tidak ingin membahas apakah putusan hakim praperadilan PN Tanjung Karang tersebut tepat atau tidak. Penulis hanya ingin membahas adanya potensi perluasan dari objek praperadilan dengan landasan putusan ini.

Masih belum hilang dari ingatan kita perdebatan yang ramai di dunia hukum saat hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, H. Sarpin Rizaldi, SH, MH., menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt, yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, Komjen Budi Gunawan mengajukan permohonan praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hakim Sarpin Rizaldi sendiri dalam putusannya menyatakan penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Demikian juga dengan surat perintah penyidikan (Sprin.dik) dan penyidikan yang dilakukan terhadap Budi Gunawan dinyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Perdebatan yang mengemuka adalah apakah penetapan seseorang menjadi tersangka suatu tindak pidana menjadi obyek praperadilan.

Praperadilan sendiri diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian praperadilan dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 10. Di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, lembaga praperadilan ditujukan untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan. Sedangkan dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, lembaga praperadilan adalah untuk memeriksa dan memutus tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mahkamah Agung (MA) sendiri telah membatasi wewenang dari lembaga praperadilan yang dimuat di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan (Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009) yang menyebutkan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Pihak Budi Gunawan di dalam permohonannya mengkategorikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mendasarkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Di pasal ini dijelaskan praperadilan sebagai lembaga bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Budi Gunawan memaknai penetapan tersangka terhadap dirinya sebagai bagian dari tindakan lain yang dimaksud dalam Pasal 95, karena penetapan tersangka terhadap dirinya diikuti tindakan lain oleh KPK yakni pencekalan dan publikasi ke media massa yang dianggap melanggar azas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka terhadap dirinya juga dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan , yakni dirampas hak dan martabatnya.

Sementara pihak KPK, terhadap argumentasi pihak Budi Gunawan tersebut menyatakan bahwa kewenangan lembaga praperadilan sudah jelas diatur di dalam KUHAP, yakni Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, yakni terbatas untuk menguji tentang (1) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan (2) permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. KPK memaknai kewengan praperadilan hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal ini KPK berpendapat, penetapan tersangka bukanlah termasuk dari kategori tindakan upaya paksa.

Sedangkan mengenai pengertian dari tindakan lain dalam Pasal 95 KUHAP, yang dimaknai Budi Gunawan salah satunya adalah penetapan tersangka, KPK berpandangan tindakan lain merupakan tindakan-tindakan lebih lanjut dari upaya paksa antara lain penggeledahan, penyitaan, pencekalan. Tindakan lain ini dimaknai hanya untuk permohonan ganti rugi atau rehabilitasi, bukan sebagai landasan untuk menguji penetapan tersangka.

Hakim Sarpin Rizaldi sendiri, di dalam pertimbangan putusannya atas permohonan praperadilan Budi Gunawan ini menyatakan penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan, dengan mengacu kepada pendapat ahli hukum pidana Dr, Bernard Arief Sidharta, SH, yang berpendapat penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Lebih lanjut, hakim Sarpin Rizaldi mendefinisikan lembaga praperadilan sebagai sarana untuk menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyidikan atau penuntutan. Hakim Sarpin Rizaldi berpendapat penyidikan atau penuntutan adalah bentuk upaya paksa dari aparat penegak hukum, karena telah menggunakan label “pro justicia” dalam setiap tindakannya. Dasar-dasar inilah yang menjadi landasan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan, karena menurutnya penetapan tersangka adalah bagian dari kewenangan lembaga praperadilan untuk mengujinya.

Kembali kepada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Yusuf dan Fauzi Toha terhadap Polda Lampung di PN Tanjung Karang, apakah Sprindik dan SPDP yang dikeluarkan oleh Polda Lampung merupakan bagian dari kewenangan lembaga praperadilan. Sebab pihak Polda Lampung sendiri belum melakukan penetapan tersangka atas dasar laporan polisi Walfrid Hot Patar Simanjuntak (PT. BSSS). Apakah Sprindik atau SPDP juga dapat dimaknai sebagai tindakan upaya paksa, sebagaimana Hakim Sarpin Rizaldi memaknai penetapan tersangka sebagai tindakan upaya paksa?

Demikian juga halnya dengan putusan yang menyatakan pihak Polda Lampung dan pelapor dalam perkara ini tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap subyek dan obyek yang sama, apakah hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan?

Apapun argumentasi perdebatan pro atau kontra terhadap putusan hakim praperadilan PN Tanjung Karang tersebut, hal yang pasti putusan tersebut menjadi peluang untuk semakin memperluas cakupan lembaga praperadilan. Putusan tersebut dapat menjadi rujukan pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 10 ayat (1) melarang bagi pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Serta Pasal 5 ayat (1) yang mengamanatkan hakim atau hakim konstitusi untuk menggali hukum lebih lanjut untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Oleh:
Masyhuri Abdullah
Advokat pada Kantor Lawfirm Mawardi & Partners

About admin-hukum1926

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

38 − = 32