Ditjen Pajak: Penyitaan Aset atau Pemenjaraan Wajib Pajak Jadi Upaya Terakhir

Penyidik pajak berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini berwenang untuk melakukan penyitaan aset. Meski demikian, Ditjen Pajak (DJP) tak akan serta merta melakukan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak, apalagi melakukan pemenjaraan terhadap wajib pajak. Ini disampaikan oleh Kasubdit Humas Perpajakan DJP, Dwi Astuti, dalam acara Media Gathering …

Read More »

Adakah Gunanya BP4 Untuk Mencegah Perceraian?

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 secara konsepsi memiliki posisi yang penting dan luhur dalam membentuk rumah …

Read More »

LBH NU Lamtim Bantu Urus Izin UMKM Yang Tersandung Hukum

Pengurus LBH NU Lamtim saat menyerahkan SNI dan bantuan Sukadana-Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur memberikan bantuan biaya kepada Harun Soleh, pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk pengurusan izin edar untuk produk garam dapur beryodium, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bantuan ini disampaikan langsung …

Read More »

Penambahan Kewenangan PPNS Pajak Diharapkan Optimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Kewenangan penyidik PNS (PPNS) perpajakan yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Dalam UU HPP, PPNS Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran serta penyitaan atas harta kekayaan milik tersangka tindak pidana perpajakan. Tujuan penambahan kewenangan tersebut untuk mengamankan harta …

Read More »

KSP: UU Cipta Kerja Atasi Hambatan Kemudahan Berusaha UMKM

Deputi III KSP Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan beragam kemudahan berusaha. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kemudahan berusaha jadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Sehingga, pemberlakuan UU Cipta Kerja jadi terobosan mengatasi hambatan itu,” kata Deputi III …

Read More »

PH Korban Perkosaan di Kec. Sekampung Meminta Media Hati-hati Memberitakan

Sukadana, hukum1926.id – Penasihat hukum (PH) perempuan warga Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur yang menjadi korban perkosaan, membantah keterangan PH terduga pelaku. Ini disampaikan Masyhuri Abdullah dan Eko Agus Priyatno, saat ditemui di Polres Lampung Timur, di Sukadana, Rabu (25/8). Keduanya hadir dalam pra rekonstruksi kejadiaan perkosaan yang dilakukan di …

Read More »

PH Kecewa Tindakan Polda Lampung Yang Pidanakan UMKM

Penasehat Hukum Terdakwa produsen dan penjual garam beryodium tanpa SNI menyesalkan pihak Polda Lampung yang langsung menerapkan pidana dalam penanganan perkara tersebut. Ini disampaikan oleh Masyhuri Abdullah, selaku PH terdakwa dari LBH Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur, di Sukadana, Selasa (27/7), usai mengikuti sidang. Masyhuri mengatakan, terdakwa HU, saat ini …

Read More »

Mendorong Peran BWI Mengelola Aset Wakaf Untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam Undang-undang Wakaf, BWI memiliki tugas yakni: (1) melakukan pembinaan kepada nazhir, (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, (3) memberikan persetujuan atau izin perubahan peruntukan atau …

Read More »